Arsip Berita

Error message

Notice: Undefined index: tanggal_string in arsip_berita_view->ShowDetailBerita() (line 53 of /usr/home/www/caleg.kabarkita.org/view/arsip-berita-view.php).

Home Arsip Berita

Judul Politisi PDI Perjuangan Kecewa pada Pemerintahan Jokowi
URL http://www.pikiran-rakyat.com/node/313728
Tanggal
Body JAKARTA, (PRLM).-Selama 100 hari masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla sebenarnya belum cukup untuk dinilai. Jika diibaratkan, pemerintahan ini seperti kapal yang berangkat dengan nahkoda, navigator, dan kru yang tidak saling kenal. Sekalipun semua pembantu-pembantu Jokowi dipilih atas nama hak prerogatif. Kekecewaan masa awal pemerintahan Jokowi-JK ini juga terlontar dari politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Effendi Simbolon dalam Diskusi Publik "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK" di Paramadina Graduate School, Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (26/1/2015). Kebijakan pertama Jokowi yang tidak bisa diterimanya, menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). "Kebijakan energi kok neoliberal? PDI Perjuangan kan antineolib. Ternyata memang saya sadari, lawan kami itu neolib dan itu bukan dari luar tetapi dari dalam diri kami sendiri berarti PDIP juga banyak neolib. Walaupun ternyata bukan neolib tapi pragmatis," kata Effendi. Pemerintahan yang dijalankan Jokowi, menurut Effendi tidak melalui sistem, sehingga seringkali mengambil keputusan berdasarkan reaksi sesaat saja. Effendi menilai, pihak-pihak yang "mengganggu" Jokowi bukan dari koalisi Indonesia hebat atau dari PDI Perjuangan. "Setelah ditelisik, ternyata ada gumpalan kelompok yang melingkupi dia seperti di bidang energi dan ekonomi ada Rini Soemarno (Menteri BUMN) dengan gengnya. Ada Sudirman Said (Menteri ESDM), Sofjan Djalil (Menko Perekonomian), ini apa ini? Ini yang menggangu pemerintahan dan berdampak pada kebijakan turunannya," kata Effendi. Semua kenyataan yang ada saat ini, kata Effendi tidak pernah disadarinya saat mereka berkampanye untuk pilpres 2014. Walau pun dia mengaku sudah mulai mencium saat Rini Soemarno yang sangat "menempel" dengan Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. "Eh ternyata sekarang (Mega dan Rini) pecah kongsi. Saya menganggap dia (Rini) pengkhianat. Sama seperti ini (Andi Widjajanto) juga pengkhianat. Saya termasuk yang marah melihat dia. Anak baru kemarin tetapi sudah kayak mengatur-atur republik ini," katanya sambil menunjuk nama Andi yang terpampang dalam spanduk diskusi. Meski mengatur-atur, kata Effendi tetap akan susah. Soalnya yang diatur, Jokowi juga dinilainya prematur. "Yang mengatur anak kecil, yang diatur anak kecil, ya sudah," kata Effendi. Tidak hanya itu, langkah terbaru Jokowi yang memanggil tim independen untuk mengurusi polemik KPK dan polri pun menurut Effendi cukup aneh. Dalam pandangannya, Jokowi seharusnya memanggil dewan pertimbangan presiden (wantimpres). "Saya tidak mengurangi hormat pada yang tujuh orang itu, tetapi ring dalam dong yang dimanfaatkan. Kalau ring dalam tidak dimanfaatkan dan yang dipanggil di luar sistem. Kalau wantimpres dianggap hanya simpel maka tempatkanlah orang yang memang punya kapabilitas, kapasitas, dan integritas sesuai bidangnya," kata Effendi. Melihat ini, Effendi merasa negara semakin karut marut dan kepatuhan rakyat pada negara semakin rendah. Dia mendorng agar kinerja pemerintah ini harus cepat dievaluasi. Effendi juga menyayangkan sikap JK yang terkesan pasif, sehingga membuat warga Indonesia pun tengah linglung. "Presiden muncul di televisi dua atau tiga menit tetapi nggak tahu ngomong apa. padahal kita sudah stop semua pekerjaan karena ada breaking news, tahu-tahu hanya ngomong begitu. Kok gitu? Apa itu?" katanya. Meski 100 hari pemerintahan Jokowi tampat tidak terlalu mulus, Effendi menilai Jokowi masih perlu diberi kesempatan. Dia menggambarkan perjalanan awal ini seperti pesawat yang baru lepas landas lalu menemui turbulensi. Namun, satu atau dua bulan berikutnya, dia berharap ada perbaikan. "Mudah-mudahan tidak terjadi turbulensi kedua ketika pembahasan APBN-P 2015. Kalau itu turbulensi politik. Ketika itu tidak bisa disahkan, maka yang digunakan APBN 2015, kalau itu yang digunakan maka game over-lah pemerintahan sekarang," kata Effendi. (Arie C. Meliala/A-89)***