Arsip Berita

Error message

Notice: Undefined index: tanggal_string in arsip_berita_view->ShowDetailBerita() (line 53 of /usr/home/www/caleg.kabarkita.org/view/arsip-berita-view.php).

Home Arsip Berita

Judul Karena Hamil, Tiga Satpam DPR Dipecat tanpa Pesangon
URL http://www.pikiran-rakyat.com/node/314283
Tanggal
Body JAKARTA, (PRLM).- Anggota DPR Lili Asdjudiredja mengingatkan Sekjen DPR supaya lebih selektif dalam memilih perusahaan yang cari pekerjaan di DPR. Kalau bisa jangan ada perusahaan alih daya (outsourcing) yang beroperasi di DPR yang merugikan pekerja.‘’Saya akan dorong teman-teman di Komisi IX DPR memanggil perusahaan yang memecat tiga Pamdal wanita yang sedang hamil itu. Permintaan ini tidak muluk-muluk loh, hanya menegakkan aturan saja,’’ kata Lili Asdjudiredja menanggapi pemecatan tiga Pamdal wanita di DPR, Jumat (30/1/2015). Tiga Satpam perempuan yang bertugas di DPR dipecat tanpa diberi pesangon gara-gara hamil. Mereka adalah Ratna Hayu (hamil 4 bulan), Dewi Iriani (hamil 9 bulan), dan Romdatun (hamil 6 bulan). Walau usia kehamilannya tak sama, ketiganya diberhentikan pada hari yang sama per 15 Januari 2015 berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Direktur Administrasi dan Keuangan PT Kartika Cipta Indonesia (KCI), Andi Ida Nursanti. Saat ditemui wartawan, usai diterima Lili Asdjudiredja, mereka mengaku telah bekerja antara 6-8 tahun. Romdatun menceriterakan, pada kehamilannya yang pertama, dirinya tidak dipecat tapi diberi hak cuti, namun kali ini, dia diistirahatkan alias di-PHK tanpa diberi pesangon. ‘’Saya hanya bisa pasrah saja Mas. Tapi apa memang begitu? Bukankah dalam UU, pekerja yang hamil kan tak boleh diberhentikan? Teman saya, Dewi Iriani saat minta cuti, hanya dijawab entar-entar tapi akhirnya malah dikasih surat PHK,’’ katanya. Ia mengakui, meskipun telah bekerja 8 tahun, tapi belum diangkat sebagai karyawan tetap, statusnya sebagai tenaga outsourcing yang kontraknya 1 tahun sekali. Gajinya sesuai UMR yakni sebesar Rp 2.441.000 per bulan. Anggota Komisi VI DPR, Lili Asdjudiredja hanya geleng-geleng kepala saat menerima mereka beberapa hari lalu. Ia minta PT KCI memikirkan nasib ketiga Pamdal wanita yang sedang hamil tersebut. Mestinya, kalau mereka telah memenuhi kewajibannya sebagai pekerja, maka perusahaan juga memenuhi kewajibannya pada pekerja. Lili juga berharap agar pimpinan Setjen DPR dan BURT membantu ketiga pekerja wanita malang tersebut. ‘’DPR ini kan tempat memperjuangkan nasib rakyat. Sebelum memperjuangkan yang lain, ini yang di depan mata kita ini yang harus kita pikirkan dan carikan jalan keluar. Jangan sampai semut di seberang lautan dilihat tapi gajah di depan mata tak dilihat. Jadi, Setjen DPR dan BURT mesti memecahkan masalah ini secepatnya, supaya tidak rame,’’ katanya. Lili bertanya, kenapa PT KCI memecat karyawatinya yang sedang hamil? Apa Pamdal DPR punya aturan baru? Bukankah sesuai UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan tidak bisa mem-PHK karyawatinya yang sedang hamil. ‘’Kok tega-teganya ya mereka memecat pekerja yang sedang hamil. Apa mereka tak punya perasaan? Saya minta PHK ini ditinjau ulang karena tidak manusiawi,’’ pinta Lili. Lili menegaskan, sesuai UU Ketenagakerjaan, perusahaan tidak boleh mem-PHK pekerja perempuan yang sedang hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui. Demikian juga pekerja yang menikah, sedang menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, tidak boleh di-PHK. (Sjafri Ali/A-88)***