Arsip Berita

Error message

Notice: Undefined index: tanggal_string in arsip_berita_view->ShowDetailBerita() (line 53 of /usr/home/www/caleg.kabarkita.org/view/arsip-berita-view.php).

Home Arsip Berita

Judul Mantan Napi Duduki Jabatan Strategis
URL http://www.pikiran-rakyat.com/node/314256
Tanggal
Body CIANJUR, (PRLM).- Dua orang pejabat mantan narapidana (napi) kasus "mamin gate" di Kabupaten Cianjur dilantik Bupati Cianjur H. Tjetjep Muchtar Soleh untuk menduduki jabatan strategis, Jumat (30/1/2015). EI dilantik menjabat sebagai Sekretaris pada Inspektorat Daerah (Irda), sedang HK menjabat Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Irda. Pelantikan dua orang pejabat tersebut menuai reaksi dari beberapa kalangan. Salah satunya datang dari Presidium Aliansi Masyarakat Untuk Penegakan Hukum (AMPUH). Pihaknya melihat mutasi, rotasi dan promosi yang dilakukan Bupati Cianjur H. Tjetjep Muchtar Soleh terkesan asal-asalan, asal tunjuk, asal ditempatkan. "Sudah menjadi rahasia umum kalau prosedur uji kompentensi atau fit and proper test, penelusuran rekam jejak, menjadi barang yang haram dipakai sebagai pijakan dalam pengambilan keputusan rotasi, mutasi dan promosi di Pemkab Cianjur ini. Selebihnya jangan harap kegiatan ini berpedoman pada aturan-aturan normatif reformasi birokrasi," kata Yana, Jumat (30/1/2015). Salah satu contohnya, penempatan EI yang merupakan residivis kasus korupsi penyalahgunaan anggaran KDH/WKDh 2007-2010 yang lebih dikenal dengan sebutan kasus "mamin gate" sebagai Sekretaris Irda adalah bukti yang tidak bisa dibantah lagi bahwa kegiatan rotasi, mutasi dan promosi dilakukan asal-asalan, tanpa prosedur dan tanpa pijakan nilai normatif yang jelas. "Cabut dan batalkan SK penempatan residivis koruptor ini. Ini sangat tidak mendidik, masih banyak pejabat lainnya yang lebih kompeten," kata Yana. Secara terpisah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur, Cecep Sobandi menegaskan bahwa pengangkatan kedua mantan narapidana kasus "mamin gate" tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan. Cecep berkilah bahwa vonis yang dijatuhkan terhadap EI dan HK tidak menyebut ada kerugian negara. "Kalau tidak salah dalam vonis hanya terjadi kesalahan administrasi saja, tidak menyebut kerugian negara. Pengangkatann keduanya tidak menyalahi ketentuan," kata Cecep (Bisri Mustofa/A-147)***