Arsip Berita

Error message

Notice: Undefined index: tanggal_string in arsip_berita_view->ShowDetailBerita() (line 53 of /usr/home/www/caleg.kabarkita.org/view/arsip-berita-view.php).

Home Arsip Berita

Judul Banyak PPTKIS Sudah Dicabut Izinnya, tapi Masih Cari TKI
URL http://www.pikiran-rakyat.com/node/313755
Tanggal
Body JAKARTA, (PRLM).-Kementerian Ketenagakerjaan meminta masyarakat khususnya calon tenaga kerja Indonesia (TKI) dan yang hendak bekerja di luar negeri untuk waspada. Para CTKI diimbau untuk tidak lagi menggunakan 28 perusahaan jasa TKI atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang sudah dicabut izinnya pada tahun 2014. Imbauan ini dikeluarkan agar masyarakat lebih waspada dan tidak tertipu oknum-oknum perusahaan dan calo TKI yang menjanjikan bisa memberangkatkan calon TKI melalui 28 PPTKIS yang telah dicabut izinnya itu. “Secara Resmi Kemnaker telah mencabut izinnya 28 PPTKIS sehingga tidak bisa lagi melakukan penempatan TKI keluar negeri. Oleh karena itu, jangan gunakan lagi PPTKIS yang sudah melakukan pelanggaran berat itu, kata Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemnaker Reyna Usman, di Kantor Kemnaker, Senin (26/1/2015). Dikatakan, pemerintah memprioritaskan aspek perlindungan bagi TKI-TKI yang bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, sebelum berangkat para calon-calon TKI harus benar-benar matang dan siap bekerja. Jangan pernah menjadi TKI ilegal dan unprosedural. Selama ini, kata Reyna, Kementerian Ketenagakerjaan memberlakukan kebijakan pengetatan dalam penempatan TKI, terutama untuk pekerja sektor domestik (penata laksana rumah tangga/PLRT). Bahkan moratorium penempatan TKI domestik worker ke berbagai negara di Timur-tengah masih diberlakukan. “Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pembenahan sistem penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sejak pra penempatan, selama penempatan maupun purna penempatan,” kata Reyna Oleh karena itu, dengan kebijakan ini maka tidak semua calon TKI yang ingin bekerja di luar negeri bisa berangkat. Pemerintah melakukan pengetatan agar para calon TKI benar-benar mempersiapkan keberangkatannya dengan baik dan terhindar dari berbagai permasalahan selama bekerja di luar negeri “Sebelum berangkat keluar negeri, para calon TKI (CTKI) harus memahami hak dan kewajibannya, memahami aspek perlindungan terhadap diri sendiri serta memiliki keterampilan dan kompetensi kerja yang memadai yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan selama 200-600 jam, “kata Reyna. Di mengatakan pemerintah telah melakukan tindakan tegas kepada PPTKIS yang melakukan pelanggaran berat dan merugikan para calon TKI yang hendak bekerja ke luar negeri. “Pencabutan ini merupakan salah satu bentuk law enforcement yang dilakukan pemerintah. Diharapkan hal ini mampu memberikan efek jera bagi perusahaan lainnya sehingga kesalahan serupa tidak terulang lagi," kata Reyna. “Dalam tahapan awal kita memang melakukan pembinaan untuk melakukan perbaikan dan evaluasi ulang, namun jika tetap melakukan pelanggaran maka akan diberikan tindakan tegas berupa skorsing dan pembekuan/pencabutan izin PPTKIS," kata Reyna lagi. Secara umum, pelanggaran yang banyak dilakukan dilakukan PPTKIS yang dicabut izinnya itu adalah memiliki sarana dan prasarana penampungan TKI yang tidak layak misalnya tempat tidur, kamar mandi yang tidak memadai. “Selain itu, pelanggaran yang sering dilakukan PPTKIS yaitu melakukan pengiriman TKI ke negara penempatan yang statusnya masih moratorium seperti Arab Saudi, Kuwait, Yodania dan Suriah,” kata Reyna. Pelanggaran lainnya adalah pemalsuan sertifikat pelatihan TKI yang seharusnya sesuai peraturan yang ada. “Di samping itu mereka sering melakukan pemalsuan umur calon TKI, hasil rekam medis, dan kelengkapan dokumen diri lainnya yang tidak sesuai dengan data asli dan nyata dari TKI tersebut,” kata Reyna. Ditegaskan, pemerintah konsisten melakukan tindakan tegas kepada PPTKIS yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundanga-undangan dan merugikan para calon TKI yang hendak bekerja ke luar negeri. Reyna menambahkan, untuk menghindari terulangnya pelanggaran-pelangaran yang dilakukan pimpinan PPTKIS, Menaker Hanif mengeluarkan Permenaker No 24 tahun 2014 tentang perubahan Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan SIPPPTKIS. “Salah satu point penting dalam aturan baru ini adalah ditetapkan black-list selama lima tahun terhadap penanggungjawab PPTKIS yang sudah dicabut SIUPnya karena melakukan pelanggaran berat,” kata Reyna Sanksi tegas ini dilakukan agar proses penempatan menjadi lebih murah, mudah, cepat dan aman karena PPTKIS menjadi lebih terseleksi Sebelumnya, tidak ada larangan bagi direktur PPTKIS yang sudah dicabut SIUPnya untuk berbisnis kembali dalam bidang itu. (Satrio Widianto/A-89)***