Arsip Berita

Error message

Notice: Undefined index: tanggal_string in arsip_berita_view->ShowDetailBerita() (line 53 of /usr/home/www/caleg.kabarkita.org/view/arsip-berita-view.php).

Home Arsip Berita

Judul Anggaran Honorer Rp 13 M, tak Sebanding dengan Kinerja Mereka
URL http://www.pikiran-rakyat.com/node/314332
Tanggal
Body MAJALENGKA, (PRLM).- Anggaran untuk membayar tenaga honorer di Pemerintahan Kabupaten Majalengka kurang lebih Rp 13 miliar per tahun. Anggaran tersebut dinilai terlalu besar bila dibanding dengan produktivitas kinerja mereka. Bupati Majalengka Sutrisno meminta setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk mengajukan kebutuhan tenaga sukwan yang jelas dan dianggap tenaganya benar-benar dibutuhkan oelh OPD yang bersangkutan. “Kalau kepala dinas benar-benar butuh oleh tenaga sukwan tersebut ya coba ajukan ke saya,” ungkap Bupati pada sebuah acara, Jumat (30/1/2015). Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Majalengka Edi Anas Junaedi, menyebutkan pihaknya mendukung sikap pemerintah kabupaten yang akan menertibkan tenaga sukwan, khususnya di bagian kebersihan dan penjaga malam. Karena berdasarkan data yang diperoleh Komisi A, jumlah tenaga sukwan untuk penjaga malam dan tenaga kebersihan jumlahnya sangat tidak rasional, karena di setiap OPD mencapai lebih dari 15 orang bahkan 30 orang. "Kami mendukung agar 'cleaning service' dan penjaga malam di setiap OPD ditertibkan. Karena saat ini jumlahnya tidak masuk akal dan sangat membebani anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), karena mereka digaji dari APBD," ungkap Edi Anas Junaedi. Yang jadi persoalan mereka ini tidak bekerja sebagai penjaga malam atau tenaga kebersihan, namun mereka bekerja sebagai tenaga administrasi, karena tingkat pendidikan hampir kesemuanya adalah sarjana, dan banyak di antara mereka adalah perempuan. Padahal untuk penjaga malam ataupun tenaga kebersihan idealnya adalah laki-laki serta tingkat pendidikannya pun cukup lulusan SMP, SLTA atau bahkan cukup lulusan Sekolah Dasar. “Sekarang kan awal tahun, kontrak kerja mereka harus diperbaiki bila tenaga tersebut tidak dibutuhkan harusnya kontrak kerja tidak diperpanjang lagi, sekaligus untuk menghemat anggaran karena anggaran untuk membayar tenaga honorer tersebut setiap tahunnya cukup besar mencapai Rp 13 milyaran.” ungkap Edi Anas. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Majalengka, Diki Ahmad Sodikin menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Majalengka kini benar-benar harus melakukan penertiban, pemetaan pegawai, guna penghematan anggaran serta rasionalisasi pegawai. Kondisi tersebut terkait dengan terjadinya pengangkatan sukwan yang dilakukan oleh setiap OPD hingga tidak terkendali. Jumlahnya ada yang mencapai 20 hingga 30 orang di sebuah OPD.(C-30/A-88)***